MUSYAWARAH KERJA NASIONAL POPMASEPI XII

“SEMINAR NASIONAL DAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL PERHIMPUNAN ORGANISASI PROFESI MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (POPMASEPI) XII “

TEMA KEGIATAN

“REVITALISASI KARAKTER POPMASEPI”

Sub Tema : “Peningkatan Sumber Daya Lokal Untuk Kemandirian Pangan Dalam Menghadapai ASEAN FREE TRADE 2015”

Tempat Pelaksanaan   :  Universitas Bengkulu dan di sekitar kota Bengkulu  

Tanggal                        : 26 Februari - 1 Maret 2014

Proposal kegiatan bisa di unduh di : Proposal

Surat Undangan Delegasi bisa diunduh di : Undangan

 

Seminar Nasional dan Munsyawarah Wilayah V POPMASEPI ke XIV

(7/10/2013)

Makasar, Senin, 7 Oktober 2013. Pelaksanaan Munsyawarah wilayah (Muswil) V ke XIV dibuka dengan Seminar Nasional diawal kegiatan. Tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah “Peran Sosial Ekonomi Pertanian di Indonesia dalam Memajukan Dunia Wirausaha di Era Globalisasi”.  Penyelenggara kegiatan ini adalah POPMASEPI wilayah V dan pelaksana adalah HIMSEKTA UMI Makasar.

Seminar Nasional dimulai pada pukul 10.00 WITA dengan diawali persembahan tarian daerah yang begitu anggun, tari Pa’dupa. Lalu  diiringi dengan pembacaan ayat suci Al-qur’an, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UMI Makasar dan Hymne POPMASEPI oleh seluruh peserta seminar. Acara kali ini dihadiri oleh 10 institusi, yaitu Universitas Hasanudin, Universitas Tadulako, Universitas Haluoleo, Universitas Islam Makasar, Universitas Muslim Indonesia Makasar, Universitas 45 Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, Universitas Tomakaka Mamuju, STIP Toli-toli dan satu anggota sementara Universitas Andi Djemma.

Setelah persembahan-persembahan, dilanjutkan dengan sambutan dari ketua pelaksana, ketua HIMSEKTA UMI Makasar, ketua DPP POPMASEPI, dekan Fakultas Pertanian, Ir. H. Annas Boceng, M.Si dan wakil rektor V UMI Makasar, Arfa Sidik, MA yang sekaligus membuka secara resmi acara ini.

Tema yang diangkat pada seminar nasional ini begitu hangat dan penting untuk dipahami oleh mahasiswa Agribisnis pada khususnya. Karena dunia wirausaha di era globalisasi ini semakin beraneka ragam dan persaingan global semakin ketat. Mahasiswa agribisnis harus mampu memiliki posisi yang tepat dan strategis dalam menghadapi keadaan demikian.

Seminar nasional berjalan lancar dan diikuti oleh peserta dengan begitu hangat dan selesai pada pukul 13.00 WITA. Agenda selanjutnya setelah seminar nasional adalah pelaksanaan munsyawarah wilayah V di daerah Malino, Makasar.

Pelaksanaan Muswil pada hari selasa, 8 Oktober 2013, dimulai pada pukul 21.00 WITA dengan presidium tetap dari Universitas Muhammadiyah Makasar, UMI Makasar, dan STIP Toli-Toli. Pemilihan ketua DPW V dengan kandidat dari UMI Makasar atas nama Zaenudin, Universitas Haluoleo atas nama Ilham dan Universitas Tadulako atas nama Ari.

Suasana Muswil V POPMASEPI

Hasil pemilihan ketua DPW V POPMASEPI dengan perolehan suara 5 suara untuk UMI Makasar, 3 suara untuk Universitas Tadulako dan 1 suara untuk Universitas Haluoleo, yang berarti ketua DPW V POPMASEPI terpilih periode 2013/2015 adalah Universitas Muslim Indonesia Makasar atas nama Zaenudin.

Pelantikan Ketua DPW V POPMASEPI masa bakti 2013/2015

Rekomendasi Muswil V kali ini menghasilkan keputusan bahwa tuan rumah munsyawarah wilayah V POPMASEPI ke XV adalah Universitas Tomakaka Mamuju dan munsyawarah kerja wilayah V ke XV akan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Pertanian Muhajirin  Toli-toli. Rangkaian acara ditutup dengan pelantikan resmi ketua DPW POPMASEPI masa bakti 2013/2015 oleh wakil dekan Fakultas Pertanian UMI Makasar, Ir Abdul Haris, M.P pada tanggal 9 Oktober 2013. (Reported By: Khoiriyyah)

LKTI & LFDP POPMASEPI

PALEMBANG, 10-14 Desember 2012 – POPMASEPI (Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia) merupakan organisasi yang mewadahi seluruh himpunan mahasiswa sosial ekonomi pertanian kembali melaksanakan agenda rutin LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah) dan LFDP (Lomba Film Dokumenter Pertanian) tingkat nasional. Kegiatan ini diselenggarakan di kota Palembang, Sumatera Selatan berikut dengan Universitas Sriwijaya sebagai tuan rumah. Kegiatan LKTI dan LFDP yang bertemakan “Green Economy” ini diikuti oleh 18 institusi antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada serta berbagai universitas lainnya yang tersebar diseluruh wilayah tingkat nasional.

Kegiatan berlangsung selama 5 hari dimulai dengan hari pertama, para delegasi POPMASEPI melaksanakan upacara pembukaan, seminar nasional dan dilanjutkan dengan Lomba Mading tingkat SMA yang berlokasi di Graha Bina Praja . Hari kedua kegiatan inti pun dimulai yaitu, Lomba Karya Tulis Ilmiah yang bertemakan “Green Economy” ini diikuti oleh 16 delegasi dari berbagai institusi yang berlokasi di auditorium rektorat Universitas Sriwijaya, kampus Indralaya, dengan jarak kurang lebih 1 jam perjalanan dari penginapan, Wisma Atlet Jakabaring. Perlombaan ini berlangsung dari jam 10.00 hingga 16.00 WIB dengan antusiasme para delegasi mempresentasikan hasil karya tulisnya. Setelah melalui persaingan yang begitu ketat, tim IPB (Insitut Pertanian Bogor) II berhasil meraih juara pertama dengan karya tulis mereka yang  bertemakan “Green Market”. USU (Universitas Sumatera Utara) dengan karya tulisnya “Peranan Masyarakat Batak Karo dalam Mewujudkan Medan Hijau” yang menjadi juara II, dan tim IPB I pada juara III. Juara harapan I diraih oleh UGM (Universitas Gadjah Mada), Unsri (Universitas Sriwijaya) juara harapan II, dan Universitas Bengkulu sebagai juara harapan III.

Hari ketiga dilanjutkan dengan acara pemutaran dan penilaian oleh juri mengenai film dokumenter hasil karya peserta lomba LFDP. Pemutaran film dokumenter  yang berlokasi di gedung teater Universitas Sriwijaya berlangsung meriah. Selanjutnya diakhir acara diumumkan pemenang juara pertama diraih oleh IPB (Institut Pertanian Bogor), Universitas Padjadjaran sebagai juara kedua dan  Universitas Jambi sebagai juara ketiga.

Hari berikutnya acara berlangsung semakin meriah dengan agenda jalan-jalan keliling Palembang. Mulai dari mengunjungi jembatan Ampera, Field Trip berkunjung  ke PT. Pusri, menelusuri Sungai Musi, wisata ke Pulau Kemaro, dan diakhiri dengan membeli oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman di daerah asal.

Delegasi UNPAD memperoleh juara kedua LFDP POPMASEPI

Delegasi IPB, USU, UGM, UNSRI dan Universitas Bengkulu meraih piala LKTI POPMASEPI

Demikian liputan kegiatan LKTI dan LFDP, semoga kegiatan ini bermanfaat baik secara ilmu pengetahuan serta ajang silaturahmi antar anggota POPMASEPI. Terima kasih kepada para delegasi, institusi dan pihak-pihak terkait yang turut mensukseskan selama berjalannya acara. Kita ada dan tetap satu. POPMASEPI jaya! (Reported by. SINDY RETA, Humas dan Infokom DPP POPMASEPI).

GERAKAN PANGAN NON GANDUM

Dalam memperingati Hari Pangan Se-dunia, Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI) melaksanakan aksi pangan yang bertepatan pada hari Selasa, 16 Oktober 2012. Program yang dimiliki oleh bidang Pengabdian Masyarakat ini dinamakan Gerakan Pangan Non Gandum. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Non Gandum bertujuan mengkampanyekan kepada masyarakat mengenai pengurangan konsumsi gandum di Indonesia, mengurangi jumlah impor akan komoditas gandum serta pemanfaatan dan Peningkatan konsumsi produk pangan lokal.

Aksi Gerakan Pangan Non Gandum

Aksi pangan tersebut dilaksanakan oleh berbagai institusi yang tergabung dalam POPMASEPI di wilayah masing-masing. Aksi ini juga diwarnai dengan membawa dan memberikan produk olahan hasil tanaman pangan itu sendiri secara gratis kepada masyarakat sekitar. Produk tersebut diolah dalam bentuk jajanan tradisional yang selama ini telah jauh dari jangkauan masyarakat. Produk olahan hasil tanaman pangan dikemas sedemikian rupa hingga terlihat menarik dan diselipkan pesan atau himbauan untuk mengkonsumsi produk olahan tanaman pangan lokal seperti  singkong dan ubi.

Aksi kampanye dan bagi-bagi jajanan tradisional

Antusiasme masyarakat sangat besar dalam kegiatan tersebut. Sehingga menimbulkan respon baik terhadap aksi yang telah teman-teman kita laksanakan mengingat pentingnya meningkatkan konsumsi produk olahan pangan lokal. Semoga aksi ini dapat menyadarkan masyarakat akan mengkonsumsi produk olahan pangan lokal dan dapat berlanjut tidak hanya pada hari pangan, tetapi pada hari-hari selanjutnya. (Reported by. SINDY RETA, Humas dan Infokom DPP POPMASEPI).

Semnas, LKTI-Nas, LFDP-Nas Palembang, 10-14 Desember 2012

Propsal di Unduh disini

Mengintip Konflik Agraria di Negeri Agraris

Oleh: Yuhan Farah Maulida, Dewan Perwakilan Wilayah III Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI)

Reforma Agraria lahir berkat perjuangan kelas menengah pribumi terdahulu untuk memerdekakan negeri dari feodalisme dan kolonialisme atas segala sumberdaya agraria. Reforma Agraria ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960). Menurut  Antoro (2012), proses kelahiran UUPA merupakan tarik ulur antara kekuatan dua ideologi besar, yaitu liberalisme dan sosialisme. Bukti penerimaan liberalisme dalam UUPA adalah jaminan hak milik pribadi, dan bukti penerimaan nilai-nilai sosialisme dalam UUPA adalah penegasan bahwa sumberdaya agraria berfungsi sosial, ketentuan batas minimum dan maksimum penguasaan agraria (dalam hal ini tanah) oleh individu maupun badan hukum. Dari segi ideologis, UUPA mencoba mencari titik tengah di antara dua nilai yang menjamin kesejahteraan.

Cita-cita para pejuang pendahulu kita untuk memerdekakan negeri dari foedalisme dan kolonialisme melalui UUPA memang sungguh mulia, khususnya untuk kesejahteraan kaum menengah ke bawah. Namun, pada kenyataannya, cita-cita luhur itu harus terkhianati dengan tendensi-tendensi implisit dari golongan tertentu untuk melancarkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Hidden interest oleh kaum pemodal mengakibatkan pecahnya konflik dengan berbagai masyarakat di penjuru negeri ini.

Konflik Agraria di Mesuji, Bima, dan yang paling dekat dengan kita, Kulon Progo, merupakan gambaran kelam pengacuhan terhadap Reforma Agraria. Petani dijadikan korban atas kepentingan pemerintah dan para pemilik modal atau kaum kapitalis. Akibatnya, konflik tak terelakkan, menurut catatan DPR, sejak 2009 sudah tercatat 167 kasus konflik agraria yang harus diselesaikan (Kompas, 12 Januari 2012).

Salah satu konflik yang saya soroti adalah konflik tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Persamaannya dengan kasus Mesuji ataupun Bima adalah klaim “ngawur” Pemerintah yang mengatasnamakan Negara dengan segala bentuk intervensi dan kekuasaannya atas tanah-tanah yang sudah menjadi hak masyarakat seolah-olah sebagai tanah Negara. Padahal, dalam kenyataanya penggunaan tanah-tanah tersebut jauh dari kesan penyejahteraan masyarakat. Penggunaan tanah-tanah tersebut lebih untuk ekspansi industri-industri dan hanya berorientasi pada pertumbukan ekonomi praktis, jauh dari kesan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sedangkan perbedaannya, pada kasus Kulon Progo, selain konflik terjadi dengan penjajah bermodal, ada bumbu-bumbu keluarga kerajaan di dalamnya.

Berbicara seputar konflik agraria di Kulon Progo, petani lahan pasir pantai yang sejak lama mengusahakan tanah yang dulunya marjinal sebagai penopang pangan bagi perut-perut manusia, harus juga berjuang melawan intervensi dari penambang-penambang pasir besi yang dikendalikan oleh investor-investor bermodal tinggi. Sebagai imbalan dari tetesan peluh mereka, mereka harus berebut lahan dengan penambang yang posisinya jauh lebih “dijaga” oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa. Proyek pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo sampai saat ini belum berhenti melahirkan konflik  karena seringkali terjadi pengabaian hak hidup petani setempat.

Permasalahan semakin pelik ketika perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) meminta aparat penegak hukum untuk mengamankan usahanya. Alih-alih terwujudnya keadilan dalam pemecahan konflik, petani harus menghadapi kenyataan bahwa meraka juga akan berkonflik dengan aparat sewaan sang pemegang HGU. Ironis, sesama rakyat Indonesia harus terlibat konflik horisontal yang diskenario oleh sang pemegang kekuasaan. Sedangkan para penguasa, pengusaha tambang, investor, birokrat serta antek-anteknya bisa tidur nyenyak di kasurnya yang empuk dan mahal yang dibeli dari hasil rampasan sumberdaya agraria para petani lahan pasir pantai Kulon Progo.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia juga mewarnai peliknya konflik di Tanah Pasir Subur Pesisir. Menurut Public Interest Lawyer Network (2010), sepanjang 2004-2010, terdapat 24 kasus kriminalitas terhadap petani (sekurang-kurangnya 175 orang) dan aktivis (sekurang-kurangnya 12 orang) di seluruh Indonesia. Di DIY saja, kriminalisasi dilakukan terhadap Tukijo (petani pesisir Kulon Progo), Slamet dan Fitriyanto (adik dan anak Tukijo) bahkan George Junus Aditjondro (akademisi) karena melawan ketidakadilan politik agrarian dalam kasus yang sama yaitu pertambangan pasir besi di atas tanah yang sah dimiliki oleh warga pesisir Kulon Progo.

Memang, selayaknya kasus-kasus seperti di Kulon Progo, Mesuji, maupun Bima perlu partisipasi tangan-tangan “bersih” dan terampil dalam mengoreksi produk-produk hukum yang menjadi landasan bagi lahan-lahan yang sedang disengketakan. Koreksi ini perlu dilakukan oleh suatu lembaga yang independen guna mengembalikan tahta UUPA sebagai Umbrella Law.

Tidak kalah penting dengan perlunya koreksi yuridis, rakyat tani korban-korban konflik agraria selayaknya diberi perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan itu seharusnya berupa pemenuhan hak-hak secara utuh atas keadilan, keselamatan, keamanan, perlindungan dan ketentraman dalam kepemilikan lahan. Untuk memastikan pemenuhan seluruh hak-hak tersebut perlu adanya penerapan nyata Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Praktisnya, perlu adanya pengembalian paham-paham kapitalis pada jalur Reforma Agraria yang populis.

Penulis adalah mahasiswa S1 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Bacaan

Adjikusumo, BSW. 2012. Jogja Gate. Sami Aji Center. Yogyakarta.

Antoro. 2012. Keberpihakan Kaum Intelektual Di Tengah Perjuangan Agraria. Makalah untuk Diskusi di BPPM Balairung, 21 September 2012.

Gunawan, Wiradi. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. STPN. Yogyakarta.

Kamaluddin, Laode M. 2012. Reformasi Agraria Dalam Pergulatan Dialektis Otonomi Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi. Makalah untuk Simposium Nasional “Reformasi Agraria, Otonomi Daerah, Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Bangsa” di Universitas Gadjah Mada, 26-27 Maret 2012.

Pranoto, Suhartono W. 2012. Reforma Agraria “Ditidurkan”?: Perspektif Historis-Antropologis. Makalah untuk Simposium Nasional “Reformasi Agraria, Otonomi Daerah, Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Bangsa” di Universitas Gadjah Mada, 26-27 Maret 2012.

Sudjito. 2012. Konflik Lahan dan Solusinya: Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Ekonomi Bangsa. Makalah untuk Simposium Nasional “Reformasi Agraria, Otonomi Daerah, Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Bangsa” di Universitas Gadjah Mada, 26-27 Maret 2012.

GERAKAN NON GANDUM : 16 Oktober 2012

Indonesia adalah negara agraris yang notabennya harus bisa mewujudkan ketahanan pangan. Akan tetapi, negara Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi dalam impor bahan makanan. Salah satunya adalah ketergantungan dalam impor gandum. Pada kenyataannya, gandum tidak cocok tumbuh di daerah Indonesia yang beriklim tropis. Tetapi mengetahui hal ini masyarakat Indonesia tetap mengkonsumsi tepung terigu yang dibuat dari gandum.

Indonesia memiliki tingkat konsumsi tepung terigu yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya produk pangan berbasis terigu beredar di pasaran. Salah satu produk pangan berbasis terigu yang banyak digemari konsumen adalah mie. Tingginya konsumsi mie berarti pula meningkatnya kebutuhan tepung terigu sebagai bahan baku pembuatan mie. Padahal, untuk mencukupi kebutuhan tepung terigu bangsa Indonesia masih harus impor dari luar negeri.

Dengan kondisi pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang masih bergantung pada impor gandum maka dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih lemah. Hal ini merupakan fakta yang ironis karena di satu sisi Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan bagi sebagian besar penduduknya. Namun, di sisi lain negara kita juga merupakan negara pengimpor pangan dalam jumlah yang cukup besar.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mengurangi impor gandum di Indonesia. Dalam memperingati hari pangan sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, POPMASEPI menghimbau untuk seluruh Institusi anggota untuk serentak mengadakan kegiatan Pangan Non Gandum dengan kerangkan acuan dapat di download disini.